Jakarta – Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), turut memberikan komentar terkait gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’ yang sedang ramai di media sosial menjelang Pilgub Jakarta. Ahok menyebut fenomena ini bukan hal baru, dan sudah ada sejak era Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa.
“Fenomena ini sudah ada sejak zaman Pak Harto, dulu juga ada tiga-tiga. Waktu itu cuma ada tiga partai,” ujar Ahok saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Sebutan ‘Anak Abah’ merujuk pada para pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang ramai digunakan sejak Pilpres 2024. Setelah Anies tidak maju di Pilgub Jakarta, muncul gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’, yang mendapat perhatian luas di media sosial.
Ahok, yang juga mantan Gubernur DKI, menyarankan agar kandidat Pilgub Jakarta berfokus menggaet pemilih muda dengan menggunakan pendekatan yang rasional. Menurutnya, generasi muda saat ini lebih kritis dan sulit ditipu dengan janji kampanye yang tidak realistis.
“Pemilih muda sekarang jauh lebih kritis. Kamu ngomong apa langsung dilihat, sudah tahu ini bohong atau enggak,” jelas Ahok.
Ia juga membahas soal calon yang diusung PDIP untuk Pilgub DKI Jakarta, Pramono Anung. Ahok percaya bahwa Pramono memiliki sikap yang lebih lembut dibanding dirinya, dan dapat membawa perubahan positif bagi Jakarta jika terpilih sebagai gubernur.
Respon Anies Terkait Gerakan ‘Anak Abah Tusuk 3 Paslon’
Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dijuluki ‘Abah’ oleh para pendukungnya, juga merespons fenomena gerakan ‘Tusuk 3 Paslon’. Anies menyebut bahwa gerakan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati.
“Kita hormati sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Ini adalah hak konstitusi, jadi kita hargai setiap pilihan yang ada,” ujar Anies usai menghadiri acara dialog di Yogyakarta, Senin (9/9).
Anies juga mengakui bahwa gerakan ini tidak terlepas dari kondisi politik di Indonesia saat ini, di mana masyarakat semakin vokal dalam menyuarakan pendapat mereka melalui berbagai platform.
Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan mekanisme yang benar dalam Pilgub Jakarta. Wahyu menegaskan pentingnya menjaga proses pemilihan yang jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
